Tentang Kami
Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saya tidak hanya berbicara tentang teori ekonomi, tetapi menjalankannya. Latar belakang saya sebagai pengusaha, praktisi ekonomi, dan politisi memampukan saya untuk melihat celah yang sering terlewat: bagaimana mentransformasikan kekuatan politik menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Holding Company ini adalah jawabannya. Sebuah engine ekonomi yang dirancang bukan hanya untuk profit, tetapi untuk menciptakan ekosistem yang sinergis, mengangkat produk lokal ke kancah internasional, dan memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dalam revolusi digital. Ini adalah perwujudan dari komitmen PPP untuk kesejahteraan rakyat yang nyata.
Visi & Misi
Bermisi mewujudkan kemandirian ekonomi umat dan bangsa melalui sinergi politik, ekonomi, dan teknologi, PPP Bisnis memiliki visi menjadi platform ekosistem bisnis digital terdepan dengan tujuh pilar misi strategis yang mencakup pemberdayaan UMKM, pengembangan SDM, perluasan pasar global, penerapan nilai syariah, dan pembangunan sistem ekonomi terintegrasi dari desa hingga internasional.
ADART
Sebagai organisasi berbadan hukum Koperasi yang berasaskan Pancasila dan nilai-nilai syariah Islam, ADART PPP Bisnis mengatur seluruh tata kelola organisasi secara komprehensif mulai dari struktur kepengurusan yang terdiri dari Pimpinan, Bakornas, Bakorwil, Bakorcab, Bakorancab, dan Bakirdes, hingga mekanisme keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, sistem keuangan, serta prosedur perubahan ADART yang hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar dengan persetujuan minimal dua pertiga peserta.
Tujuan
PPP Bisnis bertujuan membangun kemandirian ekonomi melalui peningkatan kapasitas 50.000 UMKM terdigitalisasi, pembentukan 1.000 desa digital mandiri, perluasan akses pasar internasional untuk 10.000 produk lokal, penciptaan 100.000 lapangan kerja baru, dan pengembangan sistem keuangan inklusif yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat bawah sebesar 50% dalam kerangka membangun ekonomi berkeadilan.
